JAKARTA, SULTRAMEDIA — Komisi Pemilihan Umum RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,68 triliun dalam APBN 2027. Namun seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk tahapan Pemilu 2029, sementara kebutuhan kegiatan rutin KPU disebut belum teralokasi penuh.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KPU RI Suryadi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan itu, KPU juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp78,3 miliar untuk mendukung program penyelenggaraan pemilu dan kebutuhan manajemen pada 2027.
Berdasarkan data KPU, pagu Rp4,682 triliun di APBN 2027 dibagi ke dalam dua program utama:
Pembagian per Program:
– Dukungan Manajemen: 69,48% atau Rp3,253 triliun
– Program Penyelenggaraan Pemilu: 30,52% atau Rp1,429 triliun
Pembagian per Jenis Belanja:
– Belanja Operasional Pegawai: 54,05% atau Rp2,531 triliun
– Belanja Operasional Kantor: 15,43% atau Rp722,2 miliar
– Belanja Non-operasional: 30,52% atau Rp1,429 triliun
Belanja non-operasional ini merupakan alokasi anggaran tahapan Pemilu 2029 yang dialokasikan pada tahun anggaran 2027.
Alokasi Rp4,682 triliun juga dibagi hingga ke tingkat wilayah:
– KPU RI Pusat: 14,8% atau Rp692,6 miliar
– 38 Satker KPU Provinsi + KIP Aceh: 14,5% atau Rp678,8 miliar
– 514 Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota: 70,7% atau Rp3,311 triliun
“Porsi terbesar dialokasikan langsung untuk operasional layanan kantor, gaji, dan eksekusi tahapan Pemilu 2029 di tingkat wilayah,” jelas KPU.
KPU merinci dua kegiatan besar yang dibiayai di 2027:
1. Pendaftaran & Verifikasi Partai Politik: Rp464,35 miliar
Output: Penetapan parpol peserta pemilu, verifikasi administrasi di 553 satker, layanan helpdesk.
2. Pembentukan Badan Ad Hoc: Rp187,5 miliar
Output: Juknis seleksi, seleksi di 514 KPU Kabupaten/Kota, laporan evaluasi.
Selain itu, KPU juga mengalokasikan Rp239,3 miliar untuk Pemutakhiran Data Pemilih. Outputnya berupa data pemilih yang dimutakhirkan, penetapan petugas, dan pengumuman daftar pemilih untuk menerima koreksi masyarakat.
KPU menegaskan anggaran 2027 memang diprioritaskan untuk tahapan awal Pemilu 2029. Sementara anggaran untuk kegiatan rutin lembaga masih kurang. Karena itu usulan tambahan Rp78,3 miliar diajukan agar program penyelenggaraan pemilu dan dukungan manajemen dapat berjalan optimal.
