JAKARTA, SULTRAMEDIA — Upaya pemerintah menjaga ketersediaan lahan pertanian menunjukkan hasil signifikan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B di seluruh Indonesia kini telah mencapai 87,52%, jauh melampaui jadwal yang ditargetkan.
Capaian itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Lahan Sawah yang Dilindungi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (07/09/2026).
Menurut Nusron, angka 87,52% ini seharusnya baru tercapai pada 2029 sesuai RPJMN. Namun berkat kerja cepat bersama Kemendagri, BPS, dan di bawah koordinasi Kemenko Pangan, target tersebut bisa diselesaikan 3 tahun lebih awal.
“Setelah delapan bulan kita kerja, alhamdulillah secara agregat nasional sudah 87,52%. Pekerjaan yang harusnya selesai 2029 bisa kita tuntaskan di 2026,” kata Nusron.
Sebagai acuan, pemerintah memang menargetkan penetapan LP2B secara bertahap. Berdasarkan Perpres 12/2025 dan Perpres 4/2026, targetnya adalah 78% di 2026, 81% di 2027, 84% di 2028, dan minimal 87% di 2029.
Dibanding awal tahun, kenaikannya cukup tajam. Pada Januari 2026, penetapan LP2B di RTRW Provinsi baru 68%. Sementara untuk RTRW Kabupaten/Kota yang sudah memasukkan LP2B baru 41,72%.
Untuk mengejar target, ATR/BPN memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Bagi daerah yang kesulitan, perhitungannya dilakukan secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini juga didukung Surat Edaran Bersama dengan Kemendagri.
“Swasembada pangan tidak mungkin terjadi tanpa lahan dan air. Karena itu penetapan LP2B ini penting untuk menopang ketahanan pangan nasional,” tegas Nusron.
Meski capaian nasional sudah bagus, masih ada 7 provinsi yang berada di bawah angka 87%. Yaitu Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta ketujuh provinsi tersebut segera mengejar. Ia menegaskan angka yang sudah ada tidak boleh turun.
“Kabar baik dari Menteri ATR/BPN. Untuk 7 provinsi yang belum capai batas minimal, kita beri waktu untuk mengejar. Tapi tidak boleh kurang dari capaian sebelumnya karena nasional sudah di 87%,” ujarnya.
Rakor tersebut juga dihadiri Menteri PKP, Wamen LH, dan sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan Dirjen PPTR Lampri.
