KENDARI, SULTRAMEDIA — Di balik semarak dialog “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” di Pantai Nambo, Kamis (13/8/2026), terselip pengakuan pahit.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran blak-blakan menyebut pengelolaan sampah Kota Kendari sudah berada di titik kritis. Masalahnya bukan hanya menumpuk. Tapi sistemnya yang mulai jebol.
Dalam dialog terbuka bersama warga Nambo, Forkopimda, dan DPRD itu, Siska membocorkan data terbaru: produksi sampah Kendari kini mendekati 300 ton per hari.
Ironisnya, sebagian besar adalah sampah rumah tangga yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Siska di hadapan warga.
Kondisi itu diperparah dua hal. Pertama, armada pengangkut sampah terbatas dan banyak yang sudah tidak layak pakai. Kedua, TPA Puuwatu kapasitasnya semakin penuh karena belum didukung sistem pengelolaan yang memadai. Dua “bom waktu” ini diakui langsung oleh orang nomor satu di Kendari.
Untuk meredam ledakan, Pemkot Kendari menyiapkan jurus baru. Namanya Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan.
Tugasnya menjemput sampah langsung dari rumah warga ke TPA Puuwatu. Tapi ada syarat: warga wajib memilah dulu dari rumah. Organik, anorganik, dan B3 harus dipisah.
Pemkot juga mendorong pengaktifan Bank Sampah di seluruh kelurahan agar sampah bernilai ekonomi bisa didaur ulang.
Program LPS akan diuji coba awal September 2026 di 15 kelurahan percontohan yang tersebar di 8 kecamatan. Mulai dari Watu-Watu, Lahundape, Baruga, Kasilampe, hingga Anaiwoi dan Mataiwoi.
Ada secercah harapan. Siska menyebut Kendari akan dapat kucuran dana sekitar Rp140 miliar pada 2027. Dana itu berasal dari kerja sama pemerintah pusat dan Bank Dunia untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dan mendorong ekonomi sirkular.
Namun ia mengingatkan, uang sebesar itu tidak akan ada artinya tanpa perubahan perilaku warga.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Bagi Siska yang sudah 1,5 tahun memimpin bersama Wakil Wali Kota Sudirman, semua masukan ini penting. Visi Kendari 2025-2029 sebagai kota layak huni dan berkelanjutan katanya hanya bisa dicapai kalau pemerintah dan masyarakat kerja bareng.
“Persoalan perkotaan tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri,” tutup Ketua Komwil VI APEKSI itu.
