Layanan Perintis 10 Hari Diperluas ke 95 Kantah, Target Nasional 1 Januari 2027

- Penulis

Senin, 28 September 2026 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari atau PERINTIS. Layanan ini kini sudah berjalan di 95 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.

Perluasan tersebut diresmikan bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) pada Kamis (24/9/2026).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi menyampaikan, sebelumnya layanan PERINTIS 10 Hari diuji coba di 17 Kantah sejak 17 Agustus 2026.

“Bertepatan dengan HANTARU, layanan PERINTIS 10 Hari sudah diimplementasikan di 95 Kantah,” ujar Uunk Din Parunggi di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Pada tahap kedua ini, ada penambahan 78 Kantah yang tersebar di 19 provinsi. Beberapa di antaranya berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

Untuk wilayah Sulsel, layanan ini sudah diterapkan di 14 Kantah seperti Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Bone, Wajo, Sidrap, Luwu, Tana Toraja, dan Luwu Timur.

Sementara untuk Sulteng ada 4 Kantah, yakni Banggai Kepulauan, Poso, Morowali, dan Tojo Una-Una. Di Sulbar ada 2 Kantah, yaitu Mamasa dan Polewali Mandar.

Baca Juga:  Ironi Kritik Gubernur! Makian datang dari Kadis, Birokrasi Sultra salah kamar

Sesuai arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, layanan PERINTIS 10 Hari ditargetkan berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027.

“Target kami, hingga akhir tahun akan bisa berjalan di Kantah se-Indonesia,” ungkap Uunk.

Layanan PERINTIS mengintegrasikan tiga tahap dalam proses peralihan hak atas tanah agar lebih cepat dan pasti.

1. Verifikasi BPHTB oleh Pemda: Maksimal 3 hari. Jika tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui lewat mekanisme fiktif-positif;

2. Pembuatan AJB oleh PPAT: Maksimal 2 hari; dan

3. Proses di Kantor Pertanahan*: Paling lama 5 hari.

Total waktu penyelesaian layanan hanya 10 hari kerja. Keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, dan PPAT.

Bersamaan dengan PERINTIS, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari. Layanan ini kini sudah berjalan di 495 Kantah atau 96,3% dari total Kantah di seluruh Indonesia.

PERINTIS 10 Hari merupakan salah satu bentuk transformasi layanan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sultramedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang
Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota
Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem
Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan
Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan
Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!
Kementerian ATR/BPN Catat 4,39 Juta Hektare Tanah Sudah Didistribusikan Lewat Reforma Agraria
Wamen ATR/BPN: Awasi Sejak Dini Program Pertanahan Agar Tak Jadi Konflik
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:56 WIB

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 01:49 WIB

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan

Selasa, 10 November 2026 - 04:15 WIB

Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan

Berita Terbaru

Berita Nasional

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:49 WIB