JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat total redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria sejak 1961 hingga 2026 mencapai 4,39 juta hektare.
Capaian itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Simposium “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar saat HUT ke-15 Partai NasDem, Rabu (04/11/2026) di Jakarta.
“Ini menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy.
Selain redistribusi lahan, Kementerian ATR/BPN juga mencatat hingga tahun ini sudah ada 11.576 kepala keluarga yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria. Mereka telah merasakan manfaat dari penataan aset dan akses.
Menurut Ossy, Reforma Agraria tidak hanya soal membagi tanah dan melegalisasi kepemilikan. Program ini juga bertujuan menciptakan kemakmuran jangka panjang melalui penataan akses.
“Pertama penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” jelasnya.
Pelaksanaan Reforma Agraria tahun ini memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada September 2026.
Untuk memperkuat pelaksanaan UU tersebut, pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
“BRAN ini bukti bahwa persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Kita menyambut positif kehadiran BRAN yang punya fungsi dari hulu ke hilir,” ungkap Ossy.
Ia menegaskan, tugas ATR/BPN dan BRAN akan saling mendukung. ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan seperti survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
“Kami juga mendukung penyediaan data dan informasi kepada BRAN. Khususnya data objek kewenangan Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkasnya.
Simposium dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Hadir sebagai narasumber Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022 Sofyan Djalil, Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Mohamad Sinal, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Roni Septian Maulana, dan DPP Petani NasDem Nur Amalia.
