JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus balik nama sertipikat tanah warisan. Jika masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal, aset tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Hal itu disampaikan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida, di Jakarta, Jumat (06/11/2026).
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana.
Menurut Ana, risiko akan semakin besar jika peralihan hak tidak segera diurus hingga ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia.
“Tanahnya akan turun ke ahli waris pengganti. Jumlah pihak yang harus dilibatkan jadi bertambah. Akibatnya proses pengambilan keputusan jadi lebih kompleks karena butuh persetujuan seluruh ahli waris,” jelasnya.
Kondisi ini juga mempersulit transaksi tanah. Baik untuk jual beli, hibah, maupun pengajuan kredit ke bank dengan agunan sertipikat.
Pada prinsipnya, transaksi tanah bersertipikat hanya bisa dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, ketika pemilik sudah meninggal, harus didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai aturan.
ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki tanah atau rumah masih atas nama orang tua yang telah wafat untuk segera mengurus Peralihan Hak karena Pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai kondisi hukum terbaru. Sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antar anggota keluarga di masa mendatang,” pungkas Ana.
