Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SULTRAMEDIA — Pemberantasan mafia tanah dinilai tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Sistem pertanahan nasional harus diperkuat agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.

Pesan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Jumat (13/11/2026) di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.

Dirjen PSKP mengusulkan 3 langkah strategis pasca Rakor ini:

1. Jadikan hasil penegakan hukum sebagai bahan pembenahan tata kelola. Setiap kasus yang terungkap harus jadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.
2. Perkuat kepastian hukum lewat data dan digitalisasi. Termasuk pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi untuk memperketat keamanan data dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Pererat sinergi antar lembaga penegak hukum

Baca Juga:  Pesta Panen Adat Wawonota'uno Kioko: Bupati Buton Utara Puji Kedermawanan Gomberto

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Iljas juga mengapresiasi kerja sama 9 tahun antara Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan. Ia berharap sinergi ke depan semakin efektif dalam penyelesaian dan pencegahan perkara.

Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, Satgas Anti-Mafia Tanah menargetkan 120 kasus di tahun 2026.

Hingga November ini, 100 kasus sudah tuntas dengan 151 tersangka ditetapkan. Total tanah yang berhasil diselamatkan mencapai 110.046.567 m² dengan nilai kerugian negara yang dicegah sebesar Rp5,77 triliun.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang biasa. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” kata Hendra.

Rakor dua hari, 12-13 November 2026, ini dihadiri 414 peserta dari Kejaksaan Tinggi, Polda, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kanwil BPN se-Indonesia. Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Bidang Hukum, Rudi Alfonso.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sultramedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang
Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota
Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan
Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan
Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!
Kementerian ATR/BPN Catat 4,39 Juta Hektare Tanah Sudah Didistribusikan Lewat Reforma Agraria
Wamen ATR/BPN: Awasi Sejak Dini Program Pertanahan Agar Tak Jadi Konflik
Jakarta Architecture Festival 2026, Wamen Ossy: ATR/BPN Siap Dukung Legalitas Ruang Terbuka Hijau
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:56 WIB

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 01:49 WIB

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan

Selasa, 10 November 2026 - 04:15 WIB

Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan

Berita Terbaru

Berita Nasional

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:49 WIB