JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kehilangan sertipikat tanah tidak membuat hak atas tanah hilang. Tapi untuk menerbitkan sertipikat pengganti, masyarakat wajib melewati satu tahapan penting yaitu sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR/BPN, Asnaedi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Dirjen PHPT, mekanisme ini dibuat untuk mengantisipasi adanya permohonan yang tidak benar. Contohnya, ada pihak yang melaporkan sertipikat hilang padahal dokumen tersebut masih dikuasai orang lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Dengan sumpah, pemohon secara hukum bertanggung jawab atas kebenaran laporannya.
Selain sumpah, ATR/BPN juga mewajibkan pengumuman terlebih dahulu. Tujuannya memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan.
Keberatan bisa disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman terbit. Jika keberatannya beralasan, maka penerbitan sertipikat pengganti bisa ditolak.
Dirjen PHPT menegaskan, hilangnya fisik sertipikat tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Sertipikat pengganti diterbitkan untuk mengembalikan dokumen bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data di sistem dan hak pihak lain.
Ketentuan serupa juga berlaku jika sertipikat rusak karena rayap, kebakaran, atau banjir. Pemohon cukup memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.
Khusus untuk Sertipikat Elektronik, masyarakat tidak perlu khawatir. Jika salinan cetaknya hilang, data aslinya tetap tersimpan di sistem pendaftaran tanah. Pemilik bisa mengakses atau mencetak ulang sesuai ketentuan layanan.
Asnaedi mengimbau masyarakat yang sertipikatnya hilang atau rusak agar segera mengurus ke Kantor Pertanahan terdekat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.












