RUU Reforma Agraria Dikebut, Wamen Ossy: Harus Adil dan Tuntaskan Konflik Tanah

- Penulis

Jumat, 18 September 2026 - 06:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian ATR/BPN terus mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembahasan dilakukan melalui forum konsinyering bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, Senin (14/09/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan penyusunan RUU ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia meminta dukungan dan masukan dari semua pihak agar regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

“Kami butuh arahan dari semua pemangku kepentingan. Harapannya, UU ini bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini belum tuntas,” ujar Ossy saat membuka kegiatan di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat hadir memberi masukan. Di antaranya Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Wajagung Asep Nana Mulyana.

Ossy menyebut ada 5 isu besar yang menjadi catatan penting dalam RUU ini. Yakni kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, integrasi data spasial dan kelembagaan, ketimpangan penguasaan tanah, penataan akses dan distribusi tanah, serta pengawasan dan keberlanjutan program.

Baca Juga:  Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!

Ia menegaskan konflik agraria tidak hanya soal siapa pemilik tanah. Ada juga persoalan tumpang tindih kewenangan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, hingga kebijakan antar sektor yang belum sinkron.

Forum ini juga membahas 575 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang dihimpun dari kementerian/lembaga dan masyarakat. Pembahasan dipimpin Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari, dengan fokus menyelaraskan substansi antar lembaga.

Sebelumnya, draf RUU ini juga sudah dibahas bersama Badan Legislasi DPR RI pada 1 September 2026. Kementerian ATR/BPN menargetkan RUU Reforma Agraria segera rampung agar punya landasan hukum lebih kuat dalam menata tanah di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sultramedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli
Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang
Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota
Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem
Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan
Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan
Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!
Kementerian ATR/BPN Catat 4,39 Juta Hektare Tanah Sudah Didistribusikan Lewat Reforma Agraria
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli

Rabu, 18 November 2026 - 15:56 WIB

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 01:49 WIB

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan

Berita Terbaru

Berita Nasional

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:49 WIB