Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SORONG, SULTRAMEDIA — Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan pelayanan pertanahan harus dijalankan secara transparan, sesuai aturan dan bebas dari praktik calo maupun pungutan liar.

Penegasan itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan se-Papua Barat.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat SOP yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada.

Irjen ATR/BPN menekankan, predikat Zona Integritas tidak cukup hanya dari kelengkapan dokumen. Tolok ukurnya adalah pelayanan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan harus tercermin dari kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan,” tegasnya.

Ada 3 poin utama yang wajib diterapkan jajaran ATR/BPN:

1. Bebas Calo
Masyarakat harus bisa mengakses layanan langsung tanpa perantara. Informasi dan prosedur harus disampaikan jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
2. Bebas Pungli
Seluruh layanan wajib sesuai tarif resmi. Tidak boleh ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi.
3. Pengaduan Tidak Boleh Diabaikan
Kanal pengaduan harus mudah diakses. Setiap keluhan wajib dipantau penyelesaiannya sampai tuntas dan dijadikan bahan evaluasi.

Baca Juga:  Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

“Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Wahyu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sesi pembinaan dimoderatori Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, dan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.

Dengan penguatan integritas ini, ATR/BPN menargetkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di daerah semakin meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sultramedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang
Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota
Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem
Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan
Hari Pahlawan 2026: Kantah Muna Bergerak, Melanjutkan Perjuangan Lewat Pelayanan
Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!
Kementerian ATR/BPN Catat 4,39 Juta Hektare Tanah Sudah Didistribusikan Lewat Reforma Agraria
Wamen ATR/BPN: Awasi Sejak Dini Program Pertanahan Agar Tak Jadi Konflik
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli

Rabu, 18 November 2026 - 15:56 WIB

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 01:49 WIB

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan

Berita Terbaru

Berita Nasional

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:49 WIB