Pemkot Baubau Lobi KKP RI, Usung Konsep Blue Economy

- Penulis

Kamis, 30 Juli 2026 - 06:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SULTRAMEDIA — Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat langkah untuk menjadikan daerahnya sebagai pusat perikanan terpadu di kawasan Kepulauan Buton. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, saat beraudiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Rabu (29/07/2026).

Audiensi tersebut turut didampingi Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu, Staf Khusus Wali Kota Sunaryo Mulyo, dan Ilham Salam, serta Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau Yulia Widiarti.

Rombongan Pemkot Baubau diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap beserta jajaran. Hadir pula perwakilan dari Ditjen Perikanan Budidaya, Plt. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Penataan Ruang Laut, dan Direktur Kepelabuhanan Perikanan.

*6 Usulan Strategis Dibawa ke Jakarta*
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Yusran Fahim memaparkan sejumlah usulan strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan Baubau berbasis Blue Economy.

Usulan tersebut meliputi:
1. Pengembangan Kawasan Blue Carbon Lakologou;
2. Penguatan Hub Perikanan Terpadu;
3. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
4. Pengembangan Kampung Budidaya Tematik di Kelurahan Kaisabu Baru dan Lowu-Lowu dengan komoditas ikan nila;
5. Pengembangan kawasan budidaya ikan bandeng di Kelurahan Wonco, Kecamatan Bungi; dan
6. Percepatan hilirisasi industri perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan daerah.

Baca Juga:  Pemkab Muna Lantik 19 PNS: 16 Diantaranya Sebagai Kepala UPTD Puskesmas

Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau, Yulia Widiarti menyampaikan, pada 2026 Kota Baubau telah mendapat dukungan pembangunan 3 Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bone-Bone, Sulaa, dan Lowu-Lowu.

Untuk 2027, Pemkot Baubau akan mengusulkan 2 lokasi tambahan yakni Kelurahan Lakologou dan Pulau Makassar sebagai bagian penguatan kawasan pesisir dan pemberdayaan nelayan.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengapresiasi komitmen Pemkot Baubau dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan agar usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan kawasan budidaya bandeng di Wonco, Blue Carbon Lakologou, serta Kampung Budidaya Tematik dapat menjadi prioritas dalam perencanaan program KKP Tahun 2027,” ungkap Yulia Widiarti.

Pemkot Baubau berharap sinergi dengan KKP RI semakin kuat sehingga Baubau dapat segera terwujud sebagai Hub Perikanan Terpadu Berbasis Blue Economy.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir di Kota Baubau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sultramedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli
Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang
Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota
Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem
Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan
Sertipikat Masih Nama Orang Tua Meninggal? ATR/BPN: Awas, Rawan Sengketa!
Kementerian ATR/BPN Catat 4,39 Juta Hektare Tanah Sudah Didistribusikan Lewat Reforma Agraria
Wamen ATR/BPN: Awasi Sejak Dini Program Pertanahan Agar Tak Jadi Konflik
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Irjen ATR/BPN: Pelayanan Pertanahan Wajib Transparan, Bebas Calo dan Pungli

Rabu, 18 November 2026 - 15:56 WIB

Cegah Sertipikat Palsu, ATR/BPN Wajibkan Pengambilan Sumpah Untuk Urus Sertipikat Hilang

Rabu, 18 November 2026 - 01:49 WIB

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 01:35 WIB

Tutup Rakor, Dirjen PSKP: Berantas Mafia Tanah Harus Dimulai dari Pembenahan Sistem

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

Menteri ATR/BPN Cabut HGU 3 Perusahaan Perkebunan Terlibat Karhutla, Total Lahan 42.214 Hektare Ditertibkan

Berita Terbaru

Berita Nasional

Total 65 Titik! Layanan ATR/BPN Dekat Resmi Tambah 19 Kab/Kota

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:49 WIB