Lombok, Sultramedia — Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/07/2026).
Raker APPSI 2026 mengangkat tema _Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah_. Kegiatan ini diikuti para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sebagai forum memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyebut APPSI bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk bertukar pengalaman dan mencari solusi atas tantangan pembangunan di daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan Raker dan Munaslub menjadi forum strategis merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil di daerah. Ia mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional serta reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan memperkuat PAD.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang membuka kegiatan secara resmi, menyoroti lima tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini. Yaitu dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan nasional seperti Kopdes dan desa nelayan, sinkronisasi visi misi dengan kebijakan pusat, pemahaman algoritma media, serta kewaspadaan terhadap jebakan hukum dari KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan.
“Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” kata Bima Arya.
Ia juga menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa gubernur memiliki fungsi ganda, sebagai kepala daerah otonom sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Gubernur diminta mengoordinasikan kebijakan nasional, memimpin program prioritas, menjaga integritas, serta menyelesaikan persoalan batas wilayah.
Bima Arya menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh jadi penghalang. Pemda harus menjadi _transformer_, bukan _survivor_, dengan efisiensi anggaran, penguatan investasi, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan tata ruang.
