BANTEN, SULTRAMEDIA — Kabupaten Buton Tengah resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 17 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi awal pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Buton Tengah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (30/07/2026).
Penandatanganan dilakukan secara kolektif bersama kepala daerah lainnya di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, Banten. NPHD menjadi syarat penyerahan lahan dan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah sebelum program SNT berjalan di tahun ajaran 2026/2027.
Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari mengaku bersyukur Buton Tengah termasuk daerah yang sudah menuntaskan seluruh berkas administrasi lahan.
“Alhamdulillah hari ini Buton Tengah menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan administrasi lahan. Insya Allah penerimaan siswa baru akan segera dibuka. Kepala sekolah juga sudah ditetapkan lewat seleksi nasional. Kami mengusulkan calon dari daerah, namun yang lolos berasal dari Sulawesi Utara. Selain itu, SNT Buton Tengah juga sudah mengantongi NPSN,” kata Azhari.
Menurutnya, pembangunan fisik SNT Buton Tengah ditargetkan mulai September atau Oktober 2026. Pemda optimistis semua tahapan berjalan sesuai jadwal sehingga sekolah bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat.
Azhari juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sultra, DPRD, OPD terkait, hingga masyarakat yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah unggulan ini.
Sebanyak 17 daerah yang ditunjuk sebagai lokasi awal SNT yakni Kabupaten Bogor, Cianjur, Banyumas, Jepara, Kota Subulussalam, Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Timur, Gowa, Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, IKN, Kota Tarakan, Donggala, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara, Kupang, dan Kabupaten Buton Tengah.
Program SNT merupakan program strategis Kemendikdasmen untuk menghadirkan layanan pendidikan unggulan. Program ini mengedepankan sinergi pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan lahan dan infrastruktur guna meningkatkan mutu pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
