SORONG, SULTRAMEDIA — Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan pelayanan pertanahan harus dijalankan secara transparan, sesuai aturan dan bebas dari praktik calo maupun pungutan liar.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan se-Papua Barat.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat SOP yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada.
Irjen ATR/BPN menekankan, predikat Zona Integritas tidak cukup hanya dari kelengkapan dokumen. Tolok ukurnya adalah pelayanan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan harus tercermin dari kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan,” tegasnya.
Ada 3 poin utama yang wajib diterapkan jajaran ATR/BPN:
1. Bebas Calo
Masyarakat harus bisa mengakses layanan langsung tanpa perantara. Informasi dan prosedur harus disampaikan jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
2. Bebas Pungli
Seluruh layanan wajib sesuai tarif resmi. Tidak boleh ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi.
3. Pengaduan Tidak Boleh Diabaikan
Kanal pengaduan harus mudah diakses. Setiap keluhan wajib dipantau penyelesaiannya sampai tuntas dan dijadikan bahan evaluasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Wahyu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sesi pembinaan dimoderatori Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, dan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Dengan penguatan integritas ini, ATR/BPN menargetkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di daerah semakin meningkat.












