BAUBAU, SULTRAMEDIA — Upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah menjadi pembahasan utama dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2026. Agenda itu dilakukan Wali Kota Baubau, Yusran Fahim bersama DPRD Kota Baubau di Aula Rapat Paripurna DPRD, Senin (07/09/2026).
Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
Juru Bicara Banggar DPRD Baubau, La Ode Abdul Tamim, menyampaikan bahwa diskusi berjalan dinamis. Fokusnya mengarah pada penguatan kebijakan ekonomi daerah agar selaras dengan sasaran RPJMD Kota Baubau.
Menurutnya, pemerintah daerah didorong melakukan penyesuaian target pembangunan. Prioritasnya pada pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan IPM, serta percepatan hilirisasi sektor unggulan.
“Banggar menekankan pentingnya mengoptimalkan PAD. Seluruh OPD pengampu pendapatan harus bergerak. Khususnya dari sektor pajak seperti rumah makan, restoran, hotel, penginapan, dan retribusi parkir,” jelas Abdul Tamim.
Selain itu, Banggar juga meminta Pemkot Baubau segera berkoordinasi dengan Pemprov Sultra terkait kepastian target dana transfer ke daerah.
Dari hasil pembahasan, disepakati target pajak daerah mengalami kenaikan 2%. Semula Rp51,450 miliar menjadi Rp52,479 miliar. Artinya ada tambahan target sebesar Rp1,029 miliar.
Untuk retribusi, Banggar mendorong agar digarap maksimal. Sumbernya antara lain dari pengelolaan sampah, objek wisata, layanan pelabuhan, hingga parkir.
Di sisi belanja, DPRD meminta agar setiap penambahan anggaran dilakukan hati-hati. Harus rasional, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan serta revisi target PAD.
“Setelah melalui proses pembahasan, Banggar dan TAPD menyepakati dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Ini langkah penting untuk memastikan pendapatan optimal dan pembangunan tetap on track,” tutup Abdul Tamim.
Dengan disepakatinya nota ini, pembahasan selanjutnya akan masuk ke tahap Rancangan Perda Perubahan APBD 2026.
