JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026, Selasa (10/11/2026) di Jakarta. Selama lima tahun terakhir ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian Komisi Informasi Pusat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan mengatakan, predikat tersebut adalah wujud komitmen ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat, terbuka, dan tepercaya.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Seluruh jajaran baik pusat maupun daerah telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam uji publik kali ini,” ujar Wamen Ossy usai mengikuti uji publik.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat. Uji publik ini diikuti kementerian dan lembaga yang lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire SAQ 2026, termasuk ATR/BPN.
Ossy menegaskan, keterbukaan informasi bukan berarti semua data bisa dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan, namun ada juga yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Badan publik termasuk ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi apa yang bisa diakses dan apa alasan hukum di balik pengecualiannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, ATR/BPN berupaya mendiseminasikan informasi seluas-luasnya, terutama terkait layanan pertanahan. Mulai dari jenis layanan hingga prosedur yang harus ditempuh masyarakat.
“Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Ossy.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan mendapat pemahaman utuh soal hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan itu, ATR/BPN juga terus meningkatkan kualitas pelayanan lewat inovasi.
Dua inovasi terbaru yang disorot Ossy adalah:
1. Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini bisa selesai dalam 10 hari; dan
2. Layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan selesai paling lama 12 hari hingga terbit Peta Bidang Tanah PBT.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat pemahaman utuh. Di posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan,” pungkasnya.
Wamen Ossy hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran.
Dengan mengikuti Uji Publik KIP 2026, ATR/BPN menegaskan komitmennya menjaga transparansi. Harapannya, masyarakat makin mudah mengakses informasi dan percaya terhadap layanan pertanahan di seluruh Indonesia.
