MUNA, SULTRAMEDIA — Masih banyak warga Kabupaten Muna yang mengeluhkan SPPT PBB-nya belum keluar atau datanya tidak sesuai.
Menjawab keluhan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muna, La Inpres, memastikan seluruh wajib pajak akan terdata melalui sistem baru bernama Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPANDAI), saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Menurut La Inpres, selama ini masalah muncul karena data pajak masih berdasarkan laporan manual. Ada yang satu bidang terbit dua SPPT, nama salah tidak bisa diganti, luas salah tidak bisa diperbaiki. Bahkan ada tanah yang hanya dilaporkan saja langsung terbit SPPT, sementara yang punya sertipikat justru tidak muncul.
“Ini merugikan masyarakat. Kalau tidak dibayar jadi utang. Karena itu kami lakukan aksi perubahan,” ujarnya di ruang kerjanya.
Aksi perubahan itu berupa peluncuran SIPANDAI. Aplikasi ini mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB( dari sertipikat dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Dengan SIPANDAI, luas tanah, titik koordinat, dan nilai jual objek pajak (NJOP) dihitung berdasarkan data pertanahan yang ilmiah dan sesuai Perda. Bangunan yang dulu tidak dihitung, kini juga ikut didata.
“Kabupaten Muna adalah daerah pertama yang menerapkan integrasi NIB dan NOP ini, bahkan sebelum ada atensi KPK di tahun 2026,” jelas La Inpres.
La Inpres menjelaskan NJOP ditentukan Bapenda berdasarkan zonasi pertanahan dan Perda. Tanah senilai 0 sampai 500 juta dikenakan 0,10 persen. 500 juta sampai 1 miliar dikenakan 0,15 persen. Di atas 1 miliar dikenakan 0,20 persen.
“Jadi bukan asal-asalan. Semua ada dasarnya,” tegasnya.
Bagi warga yang SPPT-nya belum keluar, Bapenda meminta agar tidak khawatir. Penyebabnya umumnya karena data masih laporan lama, atau sertipikat masih analog belum elektronik.
Solusinya cukup datang ke Kantor Bapenda dengan membawa fotokopi sertipikat analog dan share lokasi bidang tanah. Petugas akan langsung memproses dan mencetak SPPT.
“Yang kami kejar tahun 2026 ini adalah integrasi dulu. Insyaallah tahun 2027 semua akan kami proses. Tidak ada yang kami kesampingkan,” kata La Inpres.
Ia juga mengimbau, jika masyarakat merasa nilai pajaknya kemahalan, bisa melapor ke Bapenda agar diproses ulang sesuai ketentuan.
Untuk kelancaran, Bapenda mengimbau masyarakat membayar PBB paling lambat 10 Desember 2026. Padahal jatuh tempo resmi 31 Desember 2026. Hal ini agar tidak terjadi keterlambatan setoran oleh admin/kolektor.
Target penerimaan PBB 2026 sebesar 5 miliar. Untuk itu Bapenda telah menunjuk admin sekaligus kolektor di 152 desa dan kelurahan agar penagihan lebih cepat.
Bapenda Muna menegaskan komitmennya, tidak ada wajib pajak yang diabaikan. Tahap pertama fokus integrasi data. Tahap berikutnya pendataan partisipatif. Ia juga menyebut dengan kerjasama semua pihak baik itu Bapenda, Admin, Kolektor, Lurah, Kepala Desa dan para Camat target pajak tahun ini akan tercapai.
“Dengan SIPANDAI ini, pajak berjalan profesional, berkeadilan, dan pro kepada masyarakat. Admin/kolektor kita minta kerja totalitas agar target 4-5 miliar tahun ini dapat tercapai sehingga dapat kita berikan insentif. Mari tunaikan kewajiban. Dengan pajak, pembangunan daerah bisa berjalan,” pungkasnya.
