JAKARTA, SULTRAMEDIA — Pemberantasan mafia tanah dinilai tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Sistem pertanahan nasional harus diperkuat agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.
Pesan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Jumat (13/11/2026) di Jakarta.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.
Dirjen PSKP mengusulkan 3 langkah strategis pasca Rakor ini:
1. Jadikan hasil penegakan hukum sebagai bahan pembenahan tata kelola. Setiap kasus yang terungkap harus jadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.
2. Perkuat kepastian hukum lewat data dan digitalisasi. Termasuk pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi untuk memperketat keamanan data dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Pererat sinergi antar lembaga penegak hukum
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Iljas juga mengapresiasi kerja sama 9 tahun antara Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan. Ia berharap sinergi ke depan semakin efektif dalam penyelesaian dan pencegahan perkara.
Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, Satgas Anti-Mafia Tanah menargetkan 120 kasus di tahun 2026.
Hingga November ini, 100 kasus sudah tuntas dengan 151 tersangka ditetapkan. Total tanah yang berhasil diselamatkan mencapai 110.046.567 m² dengan nilai kerugian negara yang dicegah sebesar Rp5,77 triliun.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang biasa. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” kata Hendra.
Rakor dua hari, 12-13 November 2026, ini dihadiri 414 peserta dari Kejaksaan Tinggi, Polda, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kanwil BPN se-Indonesia. Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Bidang Hukum, Rudi Alfonso.












