JAKARTA, SULTRAMEDIA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menertibkan perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luasan lahan yang akan ditindak mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban dibagi ke dalam 5 klaster berdasarkan hasil evaluasi kondisi lahan dan tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan. Bentuk penindakannya bervariasi, mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).
3 Perusahaan Dicabut Seluruh HGU-nya
Dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Senin (09/11/2026), Menteri Nusron merinci 3 perusahaan yang masuk Klaster 1 dan dicabut seluruh HGU-nya:
1. PT MIB – 4.000 hektare;
2. PT RKA – 11.558,11 hektare;
3. PT SKM – 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
“Pencabutan seluruh HGU didasarkan pada tingkat kebakaran di atas 50%, kejadian berulang, tidak ada sarana mitigasi kebakaran, dan adanya pelanggaran terhadap diktum SK pemberian hak,” tegas Nusron.
Klaster 2 – 5: Dari Ambil Alih Negara Hingga Masih Dikaji
Klaster 2: PT BSLT seluas 2.300 hektare. Masa berlaku HGU sudah habis sejak 2020. Lahan akan diambil alih negara.
Klaster 3: Perusahaan yang punya Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi belum punya HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU.
Yang masuk: PT ANI 5.246 hektare, PT BOS 4.750 hektare, dan PT AER 5.134 hektare. Evaluasi IUP akan direkomendasikan ke Mendagri, Pemda, dan Ditjen Perkebunan Kementan.
Klaster 4: Pencabutan sebagian HGU. PT SAE di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare karena tingkat kebakarannya di bawah 50%. Dengan ini total ada 8 perusahaan yang ditindak.
Klaster 5: Masih dalam pendalaman teknis. Ada 3 perusahaan: PT STP, PT API dan PT JMS. Tim masih melakukan inspeksi fisik ke lapangan untuk menentukan apakah pencabutannya seluruhnya atau sebagian.
Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindak tegas perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan memicu karhutla.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan. Maka harus ada konsekuensi,” pungkas Menteri Nusron.
Dengan penertiban ini, diharapkan tidak ada lagi perusahaan yang abai terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.












