BAUBAU, SULTRAMEDIA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pemerintah Daerah dan Forkopimda di Sulawesi Tenggara melakukan monitoring dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan usai pertemuan BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina, dan para Kepala Daerah se-Sultra di Pertamina Fuel Terminal Baubau, Kamis (03/09/2026).
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan pihaknya bersama Pemda akan mengevaluasi dan menyiapkan penyalur-penyalur baru atau SPBU tambahan di wilayah klaster masyarakat.
“Kita lakukan evaluasi bersama Pemda untuk menyiapkan penyalur-penyalur atau SPBU selanjutnya yang dapat meringankan dan dapat dibangun di wilayah klaster masyarakat tersebut,” ujar Wahyudi.
“Secara geografis ini memang sangat memungkinkan, karena jarak masing-masing itu hingga 30-40 km,” lanjutnya.
Ia menyebut kondisi ini membuat warga harus mengantre panjang di SPBU setiap hari. Hal itu semakin menyulitkan masyarakat, terutama nelayan dan petani yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Wahyudi juga menyoroti tantangan berat dalam pendistribusian BBM ke daerah, khususnya Baubau. Terminal Baubau merupakan hub utama yang mendistribusikan BBM ke seluruh fuel terminal di Sulawesi, kecuali Makassar yang masuk klaster sendiri.
“Tantangannya memang berat. Cuaca laut, gelombang laut dan lain-lainnya sangat menentukan. GM Regional Sulawesi menggerakkan distribusi BBM tidak hanya menggunakan kapal besar, tetapi juga kapal menengah maupun kecil. Dengan kondisi gelombang laut yang tinggi, otomatis ini perlu strategi pengiriman agar tidak terjadi keterlambatan kiriman kepada masyarakat di kepulauan,” jelasnya.
Wahyudi menegaskan, pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas dan BPH Migas perlu diperkuat oleh Pemda dan segenap Forkopimda.
“Pengawasan ini perlu diperkuat oleh Pemda dan segenap Forkopimda untuk melakukan monitoring dan pengawasan distribusi BBM agar tepat waktu, tepat sasaran dan manfaatnya tetap kepada masyarakat yang tepat. Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan sesuai arahan Menteri ESDM, fokus saat ini ada dua hal. Selain ketahanan stok yang dimiliki, juga harus menjamin stok bisa sampai kepada masyarakat sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kali ini kami melakukan diskusi dengan kepala daerah untuk mempelajari fenomena-fenomena apa yang perlu diperbaiki dalam proses pendistribusiannya,” kata Laode.
“Jadi dua hal itu saja yang menjadi fokus kita. Stok yang ada tiba ke masyarakat tepat waktu, tepat sasaran, tepat harga,” tambahnya.
Laode menyebut setiap kepala daerah punya keunikan persoalan yang sudah dicatat. Ke depan, Pertamina akan melakukan road show untuk bertemu satu per satu kepala daerah.
“BBM bisa tersalurkan dengan tepat kepada nelayan dan petani. Kita sudah diskusi dengan para Kepala Daerah dan sudah memberikan masukan-masukan. Bahkan dari Pertamina akan melakukan road show bertemu satu persatu dengan kepala daerah untuk lebih merinci lagi fokus kepada penyelesaian permasalahan,” tutupnya.
