KENDARI, SULTRAMEDIA — Kehadiran Dirjen Migas Kementerian ESDM di Bau-bau pada Kamis (03/09/2026) membuat suasana sejumlah SPBU di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendadak berubah. Antrean panjang yang biasanya padat merayap, langsung tertib dan sepi.
Pantauan warga di salah satu SPBU, Kamis siang sekitar pukul 13.00 WITA, tidak ada antrean panjang sama sekali. Padahal biasanya sejak jam 10 pagi kendaraan sudah mengular hingga keluar area SPBU.
“Ini bukti kalau ditertibkan itu bisa. Kenapa cuma pas ada Dirjen Migas saja SPBU jadi sepi? Tunggu mi 1 minggu ke depan, pasti balik padat lagi,” ujar salah seorang warga kepada Sultramedia.com, Jumat (4/9/2026).
Warga menduga antrean menghilang bukan karena stok BBM bertambah, tapi karena aktivitas “pelansir” berhenti sementara saat ada pengawasan pusat.
“Di beberapa SPBU ini banyak pelansir. Pakai tangki modifikasi dalam mobil, sekali isi bisa 150 liter. Motor matic saja bisa isi di atas 10 liter sekali pengisian,” keluh warga lain.
Warga juga menyoroti dugaan kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan mafia BBM.
“Anehnya motor matic bisa isi sampai 10 liter lebih. Ini jelas kongkalikong oknum petugas dengan mafia pertalite,” tambahnya.
Ironisnya, saat malam hari saat seorang warga ke ATM, ada satu SPBU pada pukul 19.00 WITA, pertalite masih tersedia. Padahal biasanya jam 9 pagi BBM datang, jam 11 siang sudah ludes.
“Dari sini kita bisa simpulkan, sebenarnya stok pertalite aman. Bisa terlayani semua kalau tidak ada yang menimbun,” tegas warga.
Warga berharap BPH Migas berani bertindak tegas. Salah satunya dengan memeriksa rekaman CCTV di setiap SPBU untuk melacak pendistribusian BBM subsidi.
“Para manajer dan operator SPBU pasti gemetar kalau BPH Migas langsung periksa CCTV. Ini sudah meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Kekecewaan juga dilontarkan ke DPRD Provinsi Sultra.
“Anggota DPRD apa tidak bisa mewakili untuk menuntaskan ini barang? Masa harus tunggu Dirjen Migas datang baru tertib,” tanya warga.
Warga meminta ada tindakan tegas dan terukur terhadap mafia hukum dan mafia BBM agar hak masyarakat kecil tidak terus dirampas.
“Kalau pengawasan rutin dilakukan, mungkin SPBU kita bisa tertib terus,” pungkasnya.
