KENDARI, SULTRAMEDIA — Kabar baik datang dari bumi Anoa. Perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2026 tumbuh 6,23 persen. Di tengah tren positif itu, Pemprov Sultra resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran / KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara / PPAS Tahun 2027 kepada DPRD Sultra, Senin (03/08/2026).
Penyerahan dilakukan Wakil Gubernur Sultra Hugua kepada Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sultra.
Dalam pidato Gubernur yang dibacakan Wagub, KUA berisi arah kebijakan umum penyusunan APBD. Sementara PPAS memuat prioritas program dan plafon anggaran tiap OPD selama setahun.
Rancangan KUA-PPAS 2027 disusun mengacu pada RKPD 2027. Isinya diselaraskan dengan kebijakan pusat, tapi tetap melihat kondisi fiskal daerah.
Pemprov menegaskan 4 sektor tetap jadi fokus: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Selain itu, alokasi untuk gaji dan tunjangan ASN termasuk PPPK paruh waktu juga dipastikan aman.
Wagub memaparkan sejumlah indikator ekonomi Sultra sebagai dasar penyusunan anggaran:
– Pertumbuhan Ekonomi: 6,23% pada Triwulan I 2026 dengan PDRB Rp52,55 triliun;
– Kemiskinan: Turun jadi 10,14%;
– Pengangguran: TPT hanya 3,25%; dan
– IPM 2025: Naik jadi 74,25.
Untuk 2027, Pemprov menargetkan pendapatan daerah Rp3,243 triliun. Rinciannya, PAD Rp1,635 triliun dan pendapatan transfer Rp1,607 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan Rp3,323 triliun untuk mendukung program prioritas dan jalannya pemerintahan. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Rp79 miliar. Di 2027 tidak ada rencana pengeluaran pembiayaan.
“Dengan pendalaman bersama DPRD, kami berharap Rancangan KUA-PPAS ini bisa disepakati sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Sultra 2027,” harap Hugua.
