KENDARI, SULTRAMEDIA — RSUD Kota Kendari hari ini resmi masuk ruang ujian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra mulai turun melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari kerja, 31 Agustus – 9 Oktober 2026.
Ujian ini dibuka langsung Sekda Kota Kendari Amir Hasan di Aula RSUD, Senin (31/8/2026). Dan pesannya telak: jangan dianggap momok.
Atas nama Pemkot Kendari, Amir menyatakan siap 100%. Semua data, dokumen, sampai keterangan diminta disodorkan tanpa ditutup-tutupi.
“Kami sambut baik tim BPK. Silakan periksa sedetail mungkin. Ini kesempatan kita membuktikan tata kelola RSUD sudah sesuai aturan,” tegas Sekda.
Amir menekankan, audit ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru jadi cermin. Mau tahu sejauh mana manajemen rumah sakit sudah jalan, dan di mana letak yang masih bocor.
“Jadikan bahan evaluasi dan pembelajaran. Tujuannya satu: pelayanan ke masyarakat harus naik kelas,” ujarnya.
Di tengah ujian ini, Sekda melempar tantangan ke manajemen RSUD. Jangan sampai status sebagai rumah sakit milik Pemkot hanya jadi nama.
Ia menyorot 2 hal krusial: kecepatan layanan dan sikap terhadap pasien.
“Pelayanan kesehatan ini urusan dasar. Harus cepat, mudah, profesional. Dan tolong, jangan gampang tolak atau rujuk pasien kalau masih bisa ditangani di sini,” pinta Amir.
Sekda juga mengingatkan, kepercayaan publik ke RSUD Kendari sekarang sedang naik. Pasien sudah datang dari berbagai daerah di Sultra bahkan luar daerah.
“Ini modal. Tapi kepercayaan itu rapuh kalau pelayanannya mengecewakan. Makanya audit BPK ini penting. Layak nggak RSUD kita disebut kebanggaan masyarakat? Biar BPK yang menilai, lalu kita perbaiki,” tegasnya.
Pengendali Teknis BPK Sultra, Septi Rahmawaty, menyebut ini audit tematik nasional bidang kesehatan. Sultra dapat jatah 5 daerah sampel, salah satunya Kota Kendari.
Dan sasarannya komplit. BPK akan menyisir tata kelola keuangan, anggaran, kas, utang, tarif, hingga unit cost. Di sisi teknis, diperiksa juga pelayanan medik, kendali mutu, SDM, klaim JKN, SIM RS, kerja sama, pengadaan obat dan BMHP.
“Jadi pemeriksaannya menyeluruh. Kita lihat efektivitas tata kelola dan risiko yang bisa ganggu pelayanan,” kata Septi.
Hasil audit pendahuluan ini akan jadi dasar BPK masuk ke pemeriksaan terinci. Pemkot berharap rekomendasi yang keluar bisa jadi bahan pembenahan nyata.
