KENDARI, SULTRAMEDIA — Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna, Senin (24/8/2026).
Di tengah target pembangunan yang tinggi, Pemkot Kendari kini menaruh harapan besar pada BUMD dan optimalisasi aset daerah sebagai jurus mendongkrak PAD.
Dalam KUA-PPAS 2027, Pemkot Kendari memasang target ambisius. Kemiskinan ditarget turun ke 3,90 persen, pertumbuhan ekonomi 5,50 persen, pengangguran ditekan ke 5,02 persen, dan IPM naik hingga 86,46.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyebut penguatan kesejahteraan masyarakat jadi sasaran utama 2027. Target itu harus jalan seiring dengan peningkatan SDM, penguatan ekonomi, dan perluasan pelayanan dasar.
“Arah kebijakan ini mengacu pada visi Kota Kendari 2025-2029 sebagai kota layak huni yang maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan,” ungkap Siska.
Isu fiskal jadi kunci. Untuk membiayai program-program besar itu, Pemkot Kendari menegaskan akan menguatkan kemampuan daerah lewat optimalisasi PAD.
Strateginya tidak main-main:
1. Digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah; dan
4. Pengembangan sumber pembiayaan lain yang sah.
Langkah ini diharapkan mampu menopang anggaran agar target-target di KUA-PPAS tidak hanya jadi angka di atas kertas.
Tema pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan tata kelola, pelayanan publik berkualitas, ASN profesional, dan akuntabilitas.
Di bidang SDM, Pemkot akan memperkuat pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Di bidang ekonomi, arahnya ke peningkatan produktivitas, dorong investasi, pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Di bidang infrastruktur, Pemkot mendorong pembangunan yang memperkuat konektivitas, kualitas lingkungan, dan ketahanan bencana.
Penandatanganan KUA-PPAS disebut sebagai momentum sinergi Pemkot dan DPRD agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemkot juga mengapresiasi DPRD dan OPD yang menyelesaikan pembahasan tepat waktu. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan APBD 2027 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan orientasi hasil.
“Setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Siska.
