Jakarta, Sultramedia — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional siap mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional. Dukungan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis 25/6/2026 di Gedung Kemenko IPK, Jakarta. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Wamen Ossy menyebut ada 4 langkah dukungan ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional. Kedua, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang atau KKPR untuk investasi dan pembangunan bandara. Ketiga, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keempat, penguatan pengendalian tata ruang agar pembangunan tetap sesuai rencana.
“Dukungan ATR/BPN dilakukan melalui sinkronisasi RTRW dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana,” ujar Ossy.
Selain itu, ATR/BPN mendorong penerapan _one spatial planning policy_ atau satu acuan tata ruang. Konsep ini mengintegrasikan data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah.
“Integrasi data akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelas Wamen Ossy.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang sejak awal. Menurutnya, pengendalian harus dimulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai pengawasan berkelanjutan.
Menko AHY mengatakan, rakor ini bertujuan memperkuat tata kelola kebandarudaraan melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak semua pihak mengawal ekosistem bandara secara profesional, modern, dan inklusif.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan. Ini akan memberi manfaat bagi ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko AHY.
Turut hadir mendampingi Wamen Ossy, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
